Pernyataan Wakil Ketua DPR Soal Ahli Gizi Picu Polemik, Kualitas Program MBG Dinilai Terancam
Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal, mengenai profesi ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan hangat di seluruh Indonesia. Cucun sebelumnya menyebut bahwa lulusan SMA dapat menggantikan tugas ahli gizi setelah mengikuti pelatihan selama tiga bulan. Ia menyatakan hal itu untuk mempercepat penyediaan tenaga pelaksana program. Namun, pernyataan tersebut segera menimbulkan polemik besar dan menuai respons keras dari organisasi profesi, akademisi, hingga sesama anggota DPR.
Reaksi DPR dan Kritik dari Berbagai Pihak
Anggota DPR RI, Charles, Honoris menjadi salah satu pihak yang pertama mengkritik keras pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa ahli gizi menjalankan tugas yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar menyusun menu makan harian. Menurutnya, ahli gizi memastikan kecukupan mikronutrien, keamanan pangan, dan kesesuaian gizi dengan usia serta kondisi fisiologis penerima manfaat. Karena itu, ia menilai bahwa pelatihan singkat jelas tidak dapat menggantikan pendidikan formal bertahun-tahun dan pengalaman praktik yang menjadi standar profesi ahli gizi.
Selain Charles, anggota Komisi IX lainnya seperti Rahayu Saraswati juga turut memberikan komentar. Ia menyatakan bahwa program nasional seperti MBG membutuhkan tenaga dengan kompetensi jelas, sehingga pemerintah wajib menempatkan profesional sesuai bidangnya. Meskipun demikian, beberapa anggota DPR yang lain tetap mendukung Cucun, namun mereka meminta pemerintah merumuskan standar pelatihan yang lebih ketat agar tidak menurunkan kualitas program.
Pandangan Organisasi Profesi Gizi
Organisasi profesi gizi di Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menilai bahwa kebijakan yang mengabaikan tenaga ahli dapat mengancam kualitas program MBG. Karena itu, mereka menegaskan bahwa penyusunan dan distribusi makanan tanpa pengawasan profesional berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi, anemia, hingga meningkatnya risiko penyakit tidak menular.
Organisasi ini juga mengingatkan bahwa kebutuhan gizi masyarakat sangat beragam, sehingga keberadaan ahli gizi menjadi elemen penting dalam perencanaan menu dan evaluasi kualitas makanan. Mereka meminta pemerintah melibatkan tenaga ahli sejak tahap penyusunan kebijakan hingga implementasi di lapangan.
Analisis Pengamat Kesehatan
Sejumlah pengamat kesehatan melihat polemik ini sebagai bukti bahwa pemahaman mengenai profesi gizi masih kurang. Mereka menilai bahwa program MBG bukan sekadar soal memberikan makanan gratis. Program ini membutuhkan analisis kebutuhan gizi, manajemen rantai pasok, penentuan standar mutu, serta evaluasi jangka panjang terhadap dampaknya pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, mereka menekankan bahwa seluruh tahapan tersebut hanya dapat dijalankan oleh tenaga profesional.
Respons Publik dan Perkembangan Terbaru
Isu ini terus berkembang karena publik aktif membahasnya melalui media sosial. Seruan “jangan pandang sebelah mata ahli gizi” menjadi suara bersama dari mahasiswa, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum. Banyak pihak meminta pemerintah mengutamakan profesionalisme dan keamanan program.
Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Cucun Syamsurijal akhirnya memberikan klarifikais . Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud meremehkan profesi ahli gizi. Ia menyatakan bahwa ucapannya bertujuan mendorong pemerintah menyiapkan tenaga pendukung administratif, bukan menggantikan peran para ahli. Meskipun demikian, klarifikasi ini belum sepenuhnya meredakan kritik karena publik menilai pernyataannya sebelumnya tetap berdampak sangat luas.
Polemik terkait pernyataan Cucun Syamsurijal masih terus berjalan hingga kini. Tenaga kesehatan, organisasi profesi, dan sejumlah anggota DPR terus mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan kualitas program MBG demi percepatan. Selain itu, publik berharap pemerintah memperkuat standar kompetensi tenaga pelaksana agar tujuan program tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
